tentang indonesia
INFORMASI TENTANG NEGARA INDONESIA
Susilo Bambang Yudhoyono |
Republik
Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara,
yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan
Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia
adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.487
pulau, oleh karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara ("pulau luar",
di samping Jawa yang dianggap pusat). Dengan populasi sebesar 222 juta
jiwa pada tahun 2006, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar
keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia,
meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan
Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara
ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan,
dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau
Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia,
dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. Sejarah
Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia
menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu
ketika Kerajaan Sriwijaya di Palembang menjalin hubungan agama dan
perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan
Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang
membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur
untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era
penjelajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda,
Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya
di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai
hambatan, ancaman dan tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme,
proses demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat. Dari
Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan
agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara
politis paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal
ika" ("Berbeda-beda tetapi tetap satu"), berarti keberagaman yang
membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas,
Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman
hayati terbesar kedua di dunia.
Lihat pula: Sejarah nama Indonesia
Kata
"Indonesia" berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu Indus yang
berarti "Hindia" dan kata dalam bahasa Yunani nesos yang berarti
"pulau". Jadi, kata Indonesia berarti wilayah Hindia kepulauan, atau
kepulauan yang berada di Hindia, yang menunjukkan bahwa nama ini
terbentuk jauh sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat. Pada tahun
1850, George Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya
mengusulkan istilah Indunesia dan Malayunesia untuk penduduk "Kepulauan
Hindia atau Kepulauan Melayu". Murid dari Earl, James Richardson Logan,
menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India. Namun,
penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan
kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu (Maleische Archipel);
Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indiƫ), atau Hindia (Indiƫ);
Timur (de Oost); dan bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan tahun
1860 dalam novel Max Havelaar (1859), ditulis oleh Multatuli, mengenai
kritik terhadap kolonialisme Belanda). Sejak tahun 1900, nama Indonesia
menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan
golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik.
Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui
buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894.
Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat
(Ki Hajar Dewantara), yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di
Belanda yang bernama Indonesisch Pers Bureau di tahun 1913.
Lihat pula: Sejarah Nusantara
Peninggalan
fosil-fosil Homo erectus, yang oleh antropolog juga dijuluki "Manusia
Jawa", menimbulkan dugaan bahwa kepulauan Indonesia telah mulai
berpenghuni pada antara dua juta sampai 500.000 tahun yang lalu. Bangsa
Austronesia, yang membentuk mayoritas penduduk pada saat ini, bermigrasi
ke Asia Tenggara dari Taiwan. Mereka tiba di sekitar 2000 SM, dan
menyebabkan bangsa Melanesia yang telah ada lebih dahulu di sana
terdesak ke wilayah-wilayah yang jauh di timur kepulauan. Kondisi tempat
yang ideal bagi pertanian, dan penguasaan atas cara bercocok tanam padi
setidaknya sejak abad ke-8 SM. menyebabkan banyak perkampungan, kota,
dan kerajaan-kerajaan kecil tumbuh berkembang dengan baik pada abad
pertama masehi. Selain itu, Indonesia yang terletak di jalur perdagangan
laut internasional dan antar pulau, telah menjadi jalur pelayaran
antara India dan Cina selama beberapa abad. Sejarah Indonesia
selanjutnya mengalami banyak sekali pengaruh dari kegiatan perdagangan
tersebut. Sejak abad ke-1 kapal dagang Indonesia telah berlayar jauh,
bahkan sampai ke Afrika. Sebuah bagian dari relief kapal di candi
Borobudur, k. 800 M. Di bawah pengaruh agama Hindu dan Buddha, beberapa
kerajaan terbentuk di pulau Kalimantan, Sumatra, dan Jawa sejak abad
ke-4 hingga abad ke-14. Kutai, merupakan kerajaan tertua di Nusantara
yang berdiri pada abad ke-4 di hulu sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di
wilayah barat pulau Jawa, pada abad ke-4 hingga abad ke-7 M berdiri
kerajaan Tarumanegara. Pemerintahan Tarumanagara dilanjutkan oleh
Kerajaan Sunda dari tahun 669 M sampai 1579 M. Pada abad ke-7 muncul
kerajaan Malayu yang berpusat di Jambi, Sumatera. Sriwijaya mengalahkan
Malayu dan muncul sebagai kerajaan maritim yang paling perkasa di
Nusantara. Wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Jawa, semenanjung
Melayu, sekaligus mengontrol perdagangan di Selat Malaka, Selat Sunda,
dan Laut Cina Selatan. Di bawah pengaruh Sriwijaya, antara abad ke-8 dan
ke-10 wangsa Syailendra dan Sanjaya berhasil mengembangkan
kerajaan-kerajaan berbasis agrikultur di Jawa, dengan peninggalan
bersejarahnya seperti candi Borobudur dan candi Prambanan. Di akhir abad
ke-13, Majapahit berdiri di bagian timur pulau Jawa. Di bawah pimpinan
mahapatih Gajah Mada, kekuasaannya meluas sampai hampir meliputi wilayah
Indonesia kini; dan sering disebut "Zaman Keemasan" dalam sejarah
Indonesia. Kedatangan pedagang-pedagang Arab dan Persia melalui
Gujarat, India, kemudian membawa agama Islam. Selain itu pelaut-pelaut
Tiongkok yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho (Zheng He) yang beragama
Islam, juga pernah menyinggahi wilayah ini pada awal abad ke-15. Para
pedagang-pedagang ini juga menyebarkan agama Islam di beberapa wilayah
Nusantara. Samudera Pasai yang berdiri pada tahun 1267, merupakan
kerajaan Islam pertama di Indonesia.
Ketika
orang-orang Eropa datang pada awal abad ke-16, mereka menemukan
beberapa kerajaan yang dengan mudah dapat mereka kuasai demi mendominasi
perdagangan rempah-rempah. Portugis pertama kali mendarat di dua
pelabuhan Kerajaan Sunda yaitu Banten dan Sunda Kelapa, tapi dapat
diusir dan bergerak ke arah timur dan menguasai Maluku. Pada abad ke-17,
Belanda muncul sebagai yang terkuat di antara negara-negara Eropa
lainnya, mengalahkan Britania Raya dan Portugal (kecuali untuk koloni
mereka, Timor Portugis). Pada masa itulah agama Kristen masuk ke
Indonesia sebagai salah satu misi imperialisme lama yang dikenal sebagai
3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel. Belanda menguasai Indonesia sebagai
koloni hingga Perang Dunia II, awalnya melalui VOC, dan kemudian
langsung oleh pemerintah Belanda sejak awal abad ke-19. Johannes van den
Bosch, pencetus Cultuurstelsel. Di bawah sistem Cultuurstelsel (Sistem
Penanaman) pada abad ke-19, perkebunan besar dan penanaman paksa
dilaksanakan di Jawa, akhirnya menghasilkan keuntungan bagi Belanda yang
tidak dapat dihasilkan VOC. Pada masa pemerintahan kolonial yang lebih
bebas setelah 1870, sistem ini dihapus. Setelah 1901 pihak Belanda
memperkenalkan Kebijakan Beretika, yang termasuk reformasi politik yang
terbatas dan investasi yang lebih besar di Hindia-Belanda. Pada masa
Perang Dunia II, sewaktu Belanda dijajah oleh Jerman, Jepang menguasai
Indonesia. Setelah mendapatkan Indonesia pada tahun 1942, Jepang melihat
bahwa para pejuang Indonesia merupakan rekan perdagangan yang
kooperatif dan bersedia mengerahkan prajurit bila diperlukan. Soekarno,
Mohammad Hatta, KH. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara diberikan
penghargaan oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943.
Soekarno, presiden pertama Indonesia.
Pada
Maret 1945 Jepang membentuk sebuah komite untuk kemerdekaan Indonesia.
Setelah perang Pasifik berakhir pada tahun 1945, di bawah tekanan
organisasi pemuda, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, tiga pendiri bangsa
yakni Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir masing-masing menjabat
sebagai presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. Dalam usaha
untuk menguasai kembali Indonesia, Belanda mengirimkan pasukan mereka.
Usaha-usaha berdarah untuk meredam pergerakan kemerdekaan ini kemudian
dikenal oleh orang Belanda sebagai 'aksi kepolisian' (Politionele
Actie), atau dikenal oleh orang Indonesia sebagai Agresi Militer.
Belanda akhirnya menerima hak Indonesia untuk merdeka pada 27 Desember
1949 sebagai negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat
setelah mendapat tekanan yang kuat dari kalangan internasional, terutama
Amerika Serikat. Mosi Integral Natsir pada tanggal 17 Agustus 1950,
menyerukan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia dan membubarkan
Republik Indonesia Serikat. Soekarno kembali menjadi presiden dengan
Mohammad Hatta sebagai wakil presiden dan Mohammad Natsir sebagai
perdana menteri. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintahan Soekarno
mulai mengikuti sekaligus merintis gerakan non-blok pada awalnya,
kemudian menjadi lebih dekat dengan blok sosialis, misalnya Republik
Rakyat Cina dan Yugoslavia. Tahun 1960-an menjadi saksi terjadinya
konfrontasi militer terhadap negara tetangga, Malaysia
("Konfrontasi"),dan ketidakpuasan terhadap kesulitan ekonomi yang
semakin besar. Selanjutnya pada tahun 1965 meletus kejadian G30S yang
menyebabkan kematian 6 orang jenderal dan sejumlah perwira menengah
lainnya. Muncul kekuatan baru yang menyebut dirinya Orde Baru yang
segera menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai otak di belakang
kejadian ini dan bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah serta
mengganti ideologi nasional menjadi berdasarkan paham sosialis-komunis.
Tuduhan ini sekaligus dijadikan alasan untuk menggantikan pemerintahan
lama di bawah Presiden Soekarno.Hatta, Sukarno, dan Sjahrir, tiga
pendiri Indonesia. Jenderal Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967
dengan alasan untuk mengamankan negara dari ancaman komunisme. Sementara
itu kondisi fisik Soekarno sendiri semakin melemah. Setelah Soeharto
berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai terlibat pihak
komunis dibunuh, sementara masih banyak lagi warga Indonesia yang sedang
berada di luar negeri, tidak berani kembali ke tanah air, dan akhirnya
dicabut kewarganegaraannya. Tiga puluh dua tahun masa kekuasaan Soeharto
dinamakan Orde Baru, sementara masa pemerintahan Soekarno disebut Orde
Lama. Soeharto menerapkan ekonomi neoliberal dan berhasil mendatangkan
investasi luar negeri yang besar untuk masuk ke Indonesia dan
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meski tidak merata. Pada
awal rezim Orde Baru kebijakan ekomomi Indonesia disusun oleh sekelompok
ekonom lulusan Departemen Ekonomi Universitas California, Berkeley,
yang dipanggil "Mafia Berkeley". Namun, Soeharto menambah kekayaannya
dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang
meluas dan dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi
demonstrasi besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada
tahun 1998. Dari 1998 hingga 2001, Indonesia mempunyai tiga presiden:
Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati
Sukarnoputri. Pada tahun 2004 pemilu satu hari terbesar di dunia
diadakan dan dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia kini
sedang mengalami masalah-masalah ekonomi, politik dan pertikaian
bernuansa agama di dalam negeri, dan beberapa daerah berusaha untuk
mendapatkan kemerdekaan, terutama Papua. Timor Timur akhirnya resmi
memisahkan diri pada tahun 1999 setelah 24 tahun bersatu dengan
Indonesia dan 3 tahun di bawah administrasi PBB menjadi negara Timor
Leste. Pada Desember 2004 dan Maret 2005, Aceh dan Nias dilanda dua
gempa bumi besar yang totalnya menewaskan ratusan ribu jiwa. (Lihat
Gempa bumi Samudra Hindia 2004 dan Gempa bumi Sumatra Maret 2005.)
Kejadian ini disusul oleh gempa bumi di Yogyakarta dan tsunami yang
menghantam Pantai Pangandaran dan sekitarnya, serta banjir lumpur di
Sidoarjo pada 2006 yang tidak kunjung terpecahkan.
Politik dan pemerintahan !Artikel utama untuk bagian ini adalah: Politik Indonesia
Gedung MPR-DPRIstana Negara, bagian dari Istana Kepresidenan Jakarta.
Indonesia
menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang
demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem
politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh
sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
MPR
pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral, namun setelah
amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi, dan komposisi
keanggotaannya juga berubah. MPR setelah amandemen UUD 1945, yaitu sejak
2004 menjelma menjadi lembaga bikameral yang terdiri dari 560 anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyat melalui Partai
Politik, ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang
merupakan wakil provinsi dari jalur independen. Anggota DPR dan DPD
dipilih melalui pemilu dan dilantik untuk masa jabatan lima tahun.
Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan
golongan dan TNI/Polri. MPR saat ini diketuai oleh Taufiq Kiemas. DPR
saat ini diketuai oleh Marzuki Alie, sedangkan DPD saat ini diketuai
oleh Irman Gusman. Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil
presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial
sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak
mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian,
Presiden saat ini yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh
Partai Demokrat juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk
duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan
mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos
penting dan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai
(berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya). Lembaga
Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan
oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk
pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan.
Indonesia
saat ini terdiri dari 33 provinsi, lima di antaranya memiliki status
yang berbeda. Provinsi dibagi menjadi 399 kabupaten dan 98 kota yang
dibagi lagi menjadi kecamatan dan lagi menjadi kelurahan, desa, gampong,
kampung, nagari, pekon, atau istilah lain yang diakomodasi oleh
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Tiap provinsi memiliki DPRD Provinsi dan gubernur;
sementara kabupaten memiliki DPRD Kabupaten dan bupati; kemudian kota
memiliki DPRD Kota dan walikota; semuanya dipilih langsung oleh rakyat
melalui Pemilu dan Pilkada. Bagaimanapun di Jakarta tidak terdapat DPR
Kabupaten atau Kota, karena Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi
di Jakarta bukanlah daerah otonom. Provinsi Aceh, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Papua Barat, dan Papua memiliki hak istimewa legislatur yang
lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi
lainnya. Contohnya, Aceh berhak membentuk sistem legal sendiri; pada
tahun 2003, Aceh mulai menetapkan hukum Syariah. Yogyakarta mendapatkan
status Daerah Istimewa sebagai pengakuan terhadap peran penting
Yogyakarta dalam mendukung Indonesia selama Revolusi. Provinsi Papua,
sebelumnya disebut Irian Jaya, mendapat status otonomi khusus tahun
2001. DKI Jakarta, adalah daerah khusus ibukota negara. Timor Portugis
digabungkan ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur
pada 1979–1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi
Negara Timor Leste.
Peta Asia dan Jumlah pulau di Indonesia
Air
terjun Madakaripura di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Lumbang,
Probolinggo, Jawa Timur. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia
Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di
antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar disekitar khatulistiwa, yang
memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU -
11°08'LS dan dari 95°'BT - 141°45'BT serta terletak di antara dua benua
yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania. Wilayah Indonesia
terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra
Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas
perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa,
dimana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5
pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas
473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas
189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². Batas wilayah Indonesia
diukur dari kepulauan dengan menggunakan territorial laut: 12 mil laut
serta zona ekonomi eksklusif: 200 mil laut, searah penjuru mata angin,
yaitu:
Utara Negara Malaysia dengan perbatasan sepanjang 1.782 km, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan
Selatan Negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Indonesia
Barat Samudra Indonesia
Timur Negara Papua Nugini dengan perbatasan sepanjang 820 km, Timor Leste, dan Samudra Pasifik
Sumber daya alam
Sumber
daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu,
bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagian lahan
terdiri dari tanah pertanian sebesar 10%, perkebunan sebesar 7%, padang
rumput sebesar 7%, hutan dan daerah berhutan sebesar 62%, dan lainnya
sebesar 14% dengan lahan irigasi seluas 45.970 km
Pendidikan Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pendidikan di Indonesia
Sesuai
dengan konstitusi yang berlaku, yaitu berdasarkan UUD 1945 pasal 31
ayat 4 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional, bahwa pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah mesti
mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD
diluar gaji pendidik dan biaya kedinasan. Namun pada tahun 2007 alokasi
yang disediakan tersebut baru sekitar 17.2 %, jauh lebih rendah
dibandingkan dengan negara Malaysia, Thailand dan Filipina yang telah
mengalokasikan anggaran untuk pendidikan lebih dari 28
Tidak ada komentar:
Posting Komentar